210705125051-begin.jpeg

Tawati (Foto: Istimewa)

Beginilah Mekanisme Islam dalam Menjaga Kejiwaan Masyarakat

Oleh Tawati*

Penanganan masalah kejiwaan masyarakat dan tenaga kesehatan (Nakes) selama pandemi COVID-19, nampaknya belum menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Menurut Dokter Spesialis Kejiwaan RS Melinda 2, Kota Bandung, Teddy Hidayat, kondisi pandemi corona di Jabar saat ini sudah memprihatinkan. Banyak nakes yang saat ini positif COVID-19 dan perlu pendampingan. (IDN Times, 2/7/2021)

Gangguan kejiwaan menjadi fenomena dalam kondisi masyarakat seperti saat ini. Gejala yang banyak ditemukan selama pandemi membuat orang cemas karena takut tertular, kemudian, waktu pandemi yang berkepanjangan membuat orang lama-lama frustasi dan depresi.

Disamping itu, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, seperti memangkas subsidi beberapa kebutuhan penting rakyat yang berakibat pada naiknya harga listrik, BBM, PDAM, iuran BPJS, dan lain-lain. Kebijakan tidak pro rakyat lainnya terkait tenaga kerja yang lebih pro asing, menjadikan pengangguran semakin meningkat, pekerjaan susah didapat, daya beli masyarakat rendah, harga melambung tinggi, dan angka kemiskinan bertambah.

Problem internal rumah tangga, semisal kenakalan remaja, perselingkuhan suami/isteri, pertengkaran rumah tangga, perceraian, dan segudang permasalahan keluarga lainnya. Inilah kondisi yang bisa mengakibatkan tekanan jiwa pada rakyat.

Tentu tidak heran, dengan berbagai himpitan problem hidup ditambah dengan minimnya keimanan bisa mengantarkan pada tingginya tingkat stres dan depresi. Dan jika tidak mendapatkan penanganan segera, akan sampai pada gangguan kejiwaan atau penyakit jiwa.

Negeri demokrasi dengan segudang permasalahannya, juga telah merenggut ratusan nyawa pasukan garda terdepan dalam peperangan melawan Covid-19. Pemerintah yang gagal menanggulangi pandemi menjadi pihak paling bertanggung jawab atas melayangnya ribuan nyawa umat manusia.

Rekam jejak kebijakan pemerintah dari awal mula pandemi telah membenarkan prediksi para pakar. Yaitu penyebaran wabah akan tak terkendali, sehingga mengakibatkan tingginya angka kematian. Lihatlah di awal mula pandemi, pemerintah malah menerapkan PSBB lalu memberlakukan new normal. Padahal anjuran para pakar adalah karantina wilayah/lockdown lokal.

Setelah itu, saat grafik masih terus meninggi, pemerintah malah melakukan sejumlah kebijakan kontraproduktif. Seperti membuka transportasi umum, pasar, pariwisata dan terparah adalah Pilkada masih tetap terselenggara.

Mirisnya lagi, tenaga medis tak dibekali dengan perlengkapan dan fasilitas yang memadai. Kala para nakes di pelosok teriak kekurangan APD, pemerintah malah ekspor APD.

Pemerintah harus memperhatikan kesehatan mental masyarakatnya. Layanan kesehatan mental pada nakes juga yang berada di garda terdepan harus diutamakan. Di kala tenaga medis kewalahan, mulai kolaps, mereka banyak tertular dan stres akhirnya tenaga kurang, jika hal itu dibiarkan terus terjadi, siapa yang akan mengobati?

Kebijakan yang selama ini kontraproduktif terhadap laju penyebaran Covid-19. Tak didengarnya suara pakar dalam mengambil keputusan. Serta nyawa nakes yang seolah tak berharga. Semua itu tak lepas dari paradigma sistem pemerintahan kita yang sekuler. Karena negara sekuler tak menjadikan agama sebagai kiblat pemecah masalah.

Sedangkan Islam adalah agama dengan pengaturan paripurna bagi kehidupan manusia, memberikan solusi komprehensif termasuk dalam mengatasi gangguan kejiwaan. Bahkan sejak awal Islam mampu mencegah hal itu terjadi sehingga tidak mewabah dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi saat ini.

Lantas, bagaimana Islam mencegah dan mengatasi maraknya gangguan kejiwaan di tengah masyarakat?

Pertama, hendaknya setiap individu masyarakat beriman kepada Allah dan rasul-Nya dengan keimanan yang benar. Meyakini bahwa ketakwaan menjadi sebab dibukakannya jalan keluar dari problem kehidupan. Bersyukur atas setiap pemberian-Nya, bersabar atas musibah yang menimpanya, karena boleh jadi semua itu sebagai penggugur dosa. Negara di dalam sistem Islam akan menjaga kondisi keimanan ini senantiasa berada dalam kondisi yang kokoh.

Kedua, Islam mewajibkan penerapan hukum-hukumnya secara total dalam kehidupan bermasyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, peradilan, dan keamanan. Dengan penerapan hukum Islam, akan terjamin pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Negara berkewajiban melakukan pengurusan dan pelayanan terhadap setiap kebutuhan rakyat. Tidak boleh ada kapitalisasi sumber daya alam, komersialisasi pendidikan dan kesehatan. Masyarakat tenteram tidak penuh tekanan.

Ketiga, Islam mewajibkan adanya kontrol masyarakat terhadap kondisi yang terjadi. Masyarakat wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kebijakan pemerintah yang menyimpang dari Islam. Hal ini akan disikapi dengan keterbukaan dalam rangka pelaksanaan kewajiban. Dengan adanya kontrol ketat dari masyarakat, maka pemerintah tidak akan mudah melakukan kezaliman dalam setiap kebijakannya. Walhasil, rakyat akan lebih dipentingkan kebutuhannya.

Keempat, jika terjadi juga gangguan kejiwaan pada masyarakat, dan itu mungkin hanya kasuistik, maka solusinya adalah mengembalikan penderita pada aturan agama, yaitu Islam. Mengembalikan keimanannya dan pemahamannya kepada Islam. Dilakukan langkah-langkah pengobatan sesuai dengan tata cara pengobatan Islami. Inilah solusi Islam di dalam menjaga kejiwaan masyarakat.

Terkait penanganan pandemi, sistem kesehatan yang dikendalikan penuh oleh negara dan disertai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, akan menghantarkan pada sistem kesehatan yang anti gagal. Persoalan pandemi pun tak akan dibiarkan berlarut-larut hingga nyawa masyarakat menjadi taruhan.

Kebijakan di awal pandemi, sistem pemerintahan Islam akan mengarantina wilayah yang terkena wabah dengan segera, agar tak menyebar ke mana-mana. Sehingga daerah yang tak terkena wabah bisa melakukan aktivitas dengan normal. Setelah itu, memisahkan orang yang sehat dan yang sakit sesuai anjuran syariat. Agar yang sakit langsung diisolasi dan diberi pelayanan kesehatan hingga sembuh.

“Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar rumah.” (HR Muslim)

Maka, tes massal seperti swab test dan rapid test akan masif dilakukan secara cepat oleh pemerintah. Agar dengan cepat bisa mengisolasi pasien sehingga penyebaran mudah dikendalikan.

Pelayanan yang prima pun didapatkan para pasien hingga sembuh. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang mumpuni akan disediakan negara. Dalam tulisan Prof. Fahmi Amhar bertajuk “Pelayanan Kesehatan dalam Sejarah Khilafah” disebutkan, pada abad pertengahan, hampir semua kota besar Khilafah memiliki rumah sakit. Di Kairo, rumah sakit Qalaqun dapat menampung 8.000 pasien. Setelah itu, sistem kesehatan Khilafah diikuti oleh Eropa.

Negara pun memuliakan para nakes dengan melengkapi kebutuhannya, seperti APD, obat-obatan, dan lain-lain. Sistem keuangan yang kuat, akan mampu memenuhi itu semua. Selain itu, jam kerjanya pun akan manusiawi, nakes tak akan dibebankan dengan jam kerja yang berat walaupun saat pandemi. Karena jumlah nakes akan banyak dan berkualitas.

Sistem pendidikan yang dikendalikan penuh oleh negara akan menghasilkan tenaga medis yang berlimpah dan berkualitas. Pendidikan akan sangat murah dan gratis karena dijamin negara. Beban biaya pendidikan tidak diberikan pada individu. Termasuk juga dana penelitian akan besar-besaran digelontorkan pemerintah, apalagi masa pandemi agar vaksin cepat ditemukan.

Inilah gambaran pengurusan negara terhadap pandemi dan pelayanan kesehatan di dalam sistem Islam yang telah terbukti mampu menyelesaikan pandemi dengan cepat dan tuntas.

Wallahu a'lam bishshawab.

*) Penulis adalah Muslimah Revowriter Majalengka dan Member Writing Class With Has.

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.

Komentar