IKN Tetap Berjalan, Rakyat Kembali Menanggung Beban

Oleh Erni Ummu Fairuz*

Gencarnya kritikan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), ternyata tidak menyurutkan langkah pemerintah dalam menjalankan proyek tersebut. Padahal sudah diketahui, anggaran pembangunan IKN sangatlah besar yaitu sekitar 466 - 486 triliun, sementara itu kondisi keuangan dalam negeri sedang sekarat, belum lagi ruwetnya persoalan yang dihadapi negeri ini, dari mulai kenaikan harga, bencana, utang yang terus menggunung, sampai pada ancaman resesi. Namun karena begitu ambisiusnya, berbagai daya dan upaya pun dilakukan demi pindah IKN.

Bambang Susantono, kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan tiga hal untuk mewujudkan ibu Kota Nusantara yang layak huni, salah satunya menyelesaikan regulasi pendukung yakni rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN (Republika.co.id)

Dari apa yang disampaikan tersebut, tampak nyata, kalau investasi dijadikan solusi dalam menutupi ketidakmampuan pembiayaan pindah IKN, artinya proyek ini dilakukan demi siapa? yang jelas bukan untuk kepentingan rakyat, tapi demi investor, karena tidak semata-mata mereka mau terlibat kalaulah tidak ada keuntungan didalamnya, terlebih lagi investasi dalam sistem kapitalisme, dia dijadikan sebagai strategi penjajahan gaya baru untuk menyetir dan menguasai sebuah negara, sehingga negara tersebut tidak lagi mandiri dan berdaulat..Na'udzubillah
ini adalah bahaya nyata yang harus disadari bersama.

Karenanya wahai penguasa, proyek IKN ini sudah seharusnya ditunda, alihkanlah alokasi dana proyek tersebut untuk penuntasan berbagai persoalan nyata yang menyulitkan hidup rakyat, bukankah pembiayaan IKN justru akan semakin membebani APBN, dan nanti beban tersebut ujung-ujungnya rakyat lagi yang harus tanggung.

Walhasil, inilah yang terjadi jika paham kapitalisme masih diadopsi penguasa dalam mengurus negeri, mereka lebih mementingkan para pemilik modal (kapitalis/korporat) daripada rakyat. Ingatlah di hari akhirat kelak, Sang Pencipta akan meminta pertanggungjawaban seluruh penguasa dan kita sebagai rakyat pun akan ditanya, apakah sudah menasehati penguasa terkait pengabaian mereka tentang urusan rakyatnya.

Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka."

Dengan demikian, sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah mereka yang bisa menjadi perisai yang mampu melindungi, membela kepentingan rakyatnya, dan sosok ini tidak mungkin lahir dari sistem kapitalisme demokrasi, yang jelas terbukti selalu pro terhadap korporat dan kontra terhadap rakyat.Sehingga, kita harus menyadari bahwa sosok penguasa idaman rakyat, hanya terlahir dari sistem Islam, mengapa? karena tidak ada kepemimpinan yang lebih mementingkan urusan umat selain dari kepemimpinan Islam yang sudah terbukti selama belasan abad, mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya baik muslim maupun non muslim. Allahu a'lam Bishshowab.

Wassalam.

*) Penulis adalah Pemerhati Kebijakan Publik tinggal di Bojongsoang, Kabupaten Bandung.