220829193318-dprd-.jpeg

(Foto: Humas DPRD Kota Bandung)

DPRD-Pemkot Bandung Sepakati Perubahan KUA-PPAS TA 2022

BANDUNG, PRIANGANPOS.COM - DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS TA 2022, di Gedung DPRD, Senin (22/8/2022).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan diikuti Anggota DPRD secara langsung maupun melalui teleconference.

Dari Pemerintah Kota Bandung, hadir Wali Kota Bandung Yana Mulyana menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS TA 2022.

Dalam tahapannya, rancangan Perubahan KUA & Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Bandung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung.

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung telah memberi catatan sebagai dasar untuk pembahasan Raperda Perubahan APBD 2022 nanti. DPRD Kota Bandung menilai, Perubahan APBD merupakan satu rangkaian perjalanan dalam proses pencapaian target-target program pembangunan dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, apa yang akan dilakukan dalam perubahan ini merupakan satu kesatuan dengan proses APBD murni. Oleh karena itu, DPRD berharap Pemerintah Kota Bandung ke depan sudah mempunyai sistem serta pola penambahan, pergeseran, dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan serta dipahami oleh seluruh OPD.

Dengan begitu, apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandung semata-mata untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, tidak hanya untuk realisasi atau penyerapan anggaran saja.

DPRD Kota Bandung pun berharap setiap usulan penambahan anggaran belanja di OPD dapat dipertanggungjawabkan realisasi pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.***

Penulis/Pewarta: Muhamad Basuki
Editor: Ibnu
©2022 PRIANGANPOS.COM

Komentar