211118203256-dinke.jpg

(Foto: Humas Pemkot Bandung)

Dinkes Kota Bandung Bahas Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

BANDUNG, PRIANGANPOS.COM - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan Kota Bandung dalam kegiatan Bandung Menjawab, pembahasan tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 tahun 2021, mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Ruang Audiotorium Rosada Balai Kota Bandung. Kamis (18/11/21).

dr. Sony Adam, MM., Selaku nara sumber mewakili Dinas Kesehatan Kota Bandung menjelaskan, “Kita mengatur orang merokok bukan melarang orang untuk tidak meroko, karena dalam hal ini ada orang lain yang tidak merokok, dan orang tidak merokok berhak menghirup udara bebas tanpa asap rokok, jadi yang merokok harus di tempatkan di tempat khusus merokok, atau dilarang merokok pada tempat-tempat yang telah di tentukan dan diberikan tanda larangan merokok.”

“Tempat tersebut berdasarkan kajian, dimana tempat orang berkumpul, yang salah satu banyak anak-anak berkumpul serta ada wanita hamil, dan orang yang tidak meroko yang tentunya tidak menginginkan menghirup asap rokok, serta fasilitas seperti Rumah Sakit, tempat Ibadah dan sekolah/Fasilitas Pendidikan.” ujarnya.

Lanjut Sony evalusinya bahwa, “rambu-rambu yang di pasang merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui bahwa Kota Bandung memiliki peraturan daerah tentang KTR.”

“Kita juga harus promosi dan sosialisasi serta mengumpulkan perangkat daerah, para pimpinan fasilitas-fasilitas umum yang dimana tempat-tempat yang dijadikan lokasi KTR serta memikirkan bagaimana tentang implementasi Kawasan Tanpa Rokok ini, namun untuk tempat tertentu yang diperbolehkan, para pimpinan tempat tertentu harus menyediakan ruang/tempat khusus untuk merokok.” tegasnya.

“PERDA No. 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, baru di tetapkan dan di tandatangani tanggal 17 Mei 202, kita akan menyusun Perwalnya dalam waktu 1 tahun, semoga seluruh perangkat bisa amanah dan segera tersusun agar bisa beroprasi.”

“Setiap kawasan tanpa rokok ada penanggungjawabnya, adapun sangsi buat yang melanggar bisa secara administratif dan di kenakan denda sampai 500 ribu rupiah serta sangsi sosial dengan memberikan teguran terlebih dahulu. ” imbuhnya.

“Tujuannya, pemerintah menginginkan SDM yang berkwalitas yang dapat di bangun saat anak masih dalam kandungan dan mendapatkan nutrisi yang cukup, tentu dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok ini bisa menghilangkan, minimal mengurangi asap rokok.” tutup Sony. ***

Penulis/Pewarta: Muhamad Basuki
Editor: Ibnu
©2021 PRIANGANPOS.COM

TAGS:

Komentar