221117063439-tata-.jpeg

()

Tata Kelola Kepemilikan Umum Dalam Islam

oleh Nur Illah Kiftiah Khaerani*

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal perkebunan memberdayakan petani melalui program korporasi petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya dalam sektor komoditi kopi. Sebagai lembaga ekonomi petani yang berbadan hukum, para anggotanya akan diberi bantuan dalam pembiayaan, distribusi hasil pertanian, hingga proses bisnis. Ini semua tercakup dalam korporasi yang merupakan holding bagi koperasi-koperasi petani yang ada saat ini. dan para petani menjadi pemegang mayoritas modalnya.
(medcom.id)

Dengan adanya program tersebut, berharap para petani bisa maju dan berkembang, disertai dengan sarana prasarana yang memadai. Akan tetapi di balik itu, langkah dan kebijakan terus diproduksi pemerintah seakan untuk mengatasi masalah. Namun nyatanya, persoalan tidak kunjung selesai karena kebijakan tersebut tidak mengurai akar persoalan.

Penyelesaian masalah dicukupkan pada tataran teknis strategi. Padahal, masalah yang sesungguhnya lahir dari kebatilan paradigma dan konsep tata kelola. Dengan adanya korporasi ini, tidak terlepas dari sistem kehidupan sekuler kapitalisme yang melahirkan konsep tata kelola neoliberalisme yang telah menjadi pangkal penyebab semua persoalan ini.

Neoliberalisme juga menjadikan peran sentral pemerintah sebagai penanggung jawab rakyat kian terpinggir. Pengelolaan kebutuhan dasar dan layanan publik diserahkan kepada korporasi. Bahkan, di sektor perkebunan tidak jarang muncul perusahaan integrator yang menguasai seluruh rantai usaha, mulai dari hulu ke hilir yang berjalan dengan mekanisme persaingan bebas. Ketika pengelolaan berbagai hajat publik dikuasai korporasi, maka hanya menjadi objek komersiliasi demi mengejar keuntungan sendiri.

Dalam hal ini, Islam memiliki solusi, jika kita mengambil Islam sebagai petunjuk hidup. Maka Allah SWT menjamin selamat dunia dan akhirat.

Allah menciptakan hutan termasuk perkebunan di dalamnya dengan segala potensinya, yang menempatkan itu semua sebagai kekayaan milik umum, artinya tidak boleh diprivatisasi oleh korporasi, harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan hal itu, negara berkewajiban menjaga keberadaannya. Itu semua terwujud dalam satu sistem pengelolaan negara yang berlandaskan Islam.


wallahu'alam bi shawab.

*) Penulis adalah Guru tinggal di Bandung

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.

Komentar