Solusi Islam dalam Menuntaskan Neoliberalisme Energi

Oleh Melinda Harumsah., SE*

Bahan bakar alat dapur sedang mendapatkan ancaman. Alih-alih kompor gas di dapur, terancam tidak bisa ngebul, karena elpiji 3 kg alias si melon tiba-tiba langka, dalam beberapa waktu ini.

Akibat si melon hilang, para emak jadi kalang kabut. Sejumlah kalangan rumah tangga, mengalami dampaknya.

Lantas, dimanakah si melon sembunyi? Entahlah, yang pasti, dimana-mana si melon langka.

Sebagaimana, manfaat dari bahan bakar utama memasak, diantaranya yang pertama, LPG merupakan bahan bakar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, LPG memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan minyak tanah yaitu lebih hemat, praktis, ramah lingkungan, dan sebagainya.

Sejatinya, bahan bakar alat dapur, menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari Liquified Petroleum Gas, yang artinya, gas yang dicairkan pada tekanan tertentu, yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi.

Elpiji 3 kg atau gas melon kembali langka, di sejumlah daerah. Pemerintah berdalih, bahwa kelangkaan tersebut, terjadi karena permintaan masyarakat yang meningkat, akibat libur panjang di bulan Juli.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, terus meningkatnya impor LPG RI karena kapasitas produksi kilang LPG di dalam negeri saat ini jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sebagian besar dari kebutuhan LPG domestik harus dipenuhi dari impor.

Padahal ketersediaan LPG seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sehingga kelangkaan gas LPG, menjadi potret dari gagalnya pemerintah untuk memenuhi pokok rakyatnya.

Karena sejatinya, minyak dan gas merupakan jenis, harta milik umum (rakyat).

Sehingga beberapa daerah, dalam antrean untuk mendapatkannya mengular. Oleh karena itu, warga menjadi kesulitan mendapatkan elpiji melon. Seperti, Medan, Demak, Bali, Situ Bondo, Banyuwangi, Tulungagung, Jombang, Bengkulu, dan beberapa daerah lainnya.

Sungguh miris. Yang seharusnya peran pemerintah, untuk memudahkan akses berbagai kebutuhan rakyat. Faktanya, dari semua pangkalan maupun pengecer mengalami kekosongan stok.

Akibatnya, sebagian warga, terpaksa tidak masak dan membeli nasi bungkus untuk makan sekeluarga.

Ini menjadi bukti, rezim dengan berbagai neolibnya. Sehingga, paradigma kepemimpinan yang di adopsi menghilangkan fungsi negara.

Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi pun, tak memihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan, perubahan kebijakan apapun itu, tidak akan memihak kepada rakyat.

Pada akhirnya, mendatangkan banyak pihak yang bertanya, perihal fakta langkanya elpiji melon.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyatakan, terkait dengan penyebab kelangkaan elpiji 3 kg, yaitu adanya peningkatan konsumsi di masyarakat.

Seperti, pada bulan Juli adanya peningkatan konsumsi sebesar 2% sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu.

Sehingga, Nicke menyampaikan bahwa, telah terjadi salah sasaran dalam penyaluran elpiji 3 kg.

Sebagaimana dari data pemerintah, terdapat 60 juta rumah tangga, yang berhak menerima subsidi elpiji, dari total 88 juta rumah tangga atau sekitar 68%.

Akan tetapi, saat ini penjualan elpiji melon mencapai 96%. Maka, Nicke menyatakan bahwa hal ini mengindikasikan ada subsidi yang salah sasaran.

Oleh karena itu, sehubungan dari langkanya elpiji 3 kg, Presiden Jokowi menyatakan, bahwa elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin. “Elpiji itu terutama yang bersubsidi memang diperebutkan di lapangan, dan itu hanya untuk yang kurang mampu,” ujarnya. (CNBC Indonesia, 24-7-2023)

Dibalik elpiji melon langka, anehnya pemerintah, malah mengeluarkan elpiji 3 kg non subsidi bermerek Bright Gas, dengan tabung berwarna pink.

Ternyata, usut punya usut, dari Bright Gas kemasan 3 kg tersebut sudah dipasarkan sejak tahun 2018 oleh Pertamina Patra Niaga.

Nyaris, terjadi kenaikan harga, dari harga elpiji pink jauh di atas elpiji melon. Elpiji melon biasa dijual seharga Rp18 ribu—Rp20 ribu, sedangkan elpiji pink 3 kg seharga Rp56 Rb.

Mengapa hal ini terjadi? Karena, elpiji pink dijual sesuai harga pasar minyak dunia tanpa ada subsidi. Setiap fluktuasi harga minyak dunia akan berpengaruh pada harganya.

Walau harganya tak sama secara signifikan, isi elpiji melon maupun pink sama saja.

Yang membedakan yaitu, ada pada kemasan Bright Gas yang diklaim lebih aman karena menggunakan teknologi double spindle valve system (DSVS).

Terkait kisruh langkanya elpiji, menunjukkan bahwa negara lalai di dalam memenuhi kebutuhan pokok warganya.

Seharusnya, kita masih ingat, bahwa dulu umumnya masyarakat menggunakan minyak tanah. Kemudian, pemerintah, melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji, dengan alasan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi.

Pada akhirnya, setelah mayoritas masyarakat menggunakan elpiji, lalu muncul lagi keberatan pemerintah terkait subsidi.

Alhasil, pemerintah mengeluhkan jebolnya kuota elpiji 3 kg bersubsidi. Diprediksi penyerapan elpiji 3 kg bersubsidi hingga akhir tahun 2023 lebih 2,7% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pemerintah Bersubsidi Nasional).

Dengan demikian, yang menjadi problem sebenarnya adalah, bahwa subsidi bagi rakyat yang dianggap membebani negara.

Sehingga, pemerintah merasa keberatan karena subsidi dianggap membebani APBN.

Opini terkait subsidi membebani negara, ini menjadi pandangan khas ideologi kapitalisme.

Di dalam kapitalisme, mekanisme pasar sangat diagungkan. Setiap orang dibiarkan bersaing, untuk memperoleh sumber ekonomi tanpa ada campur tangan negara, yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Oleh karenanya, negara lepas tangan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Rakyat diharuskan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak boleh ada subsidi karena akan membuat rakyat manja sehingga tidak produktif. Subsidi juga akan membebani APBN sehingga memberatkan negara.

Sebenarnya apa tugas negara?

Pada pandangan kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai pengawas. Artinya, negara hanya memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan lancar, tanpa ada pelanggaran terhadap aturan negara.

Faktanya pada negara Barat, perekonomian liberal ini dijalankan dan ternyata hasilnya adalah kerusakan.

Sehingga, yang terjadi bukan keadilan ekonomi, tetapi justru konsentrasi sumber-sumber ekonomi pada segelintir kapitalis.

Dampaknya, mayoritas rakyat tidak menikmati sumber-sumber ekonomi.

Adapun tahun terakhir ini, Barat juga mengalami serangkai an protes dari warganya. Tuntutan “khas negara miskin” seperti kenaikan upah menggema dari penjuru-penjuru Eropa.

Oleh sebab itu, penguasa Barat tidak bisa menutup mata atas hal ini, karena bisa berdampak pada keberlangsungan kekuasaannya.

Sehingga, mereka melakukan langkah-langkah yang melanggar doktrin kapitalisme. Akhirnya, mereka menyediakan bank makanan untuk warga miskin, memberikan santunan, dan hal semisal. Semua ini demi menjaga tegaknya kapitalisme, meski sebenarnya sudah condong menuju keambrukannya.

Namun disayangkan, Indonesia tidak mau belajar dari kegagalan kapitalisme di dunia Barat.

Faktanya perekonomian Indonesia justru makin liberal. Sehingga, berbagai subsidi justru makin dikurangi. Akibatnya, beban hidup rakyat makin berat dan negara tidak peduli.

Sebenarnya yang benar-benar membebani APBN bukanlah subsidi, tetapi pembayaran utang berikut bunganya.

Proyek prestisius digeber dengan dana utang, lalu APBN harus membayar pokok dan bunganya. Anehnya, subsidi yang disalahkan. Sungguh di luar nalar.

Betapa pentingnya, sistem ekonomi kapitalisme yang jahat ini harus segera ditinggalkan dan digantikan dengan sistem ekonomi yang adil, yaitu sistem Islam.

Politik ekonomi negara Khilafah Islamiah adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk energi.

Adapun Khilafah juga, menjamin ketersediaan energi di tengah masyarakat. Baik untuk memasak, transportasi, penerangan, maupun yang lainnya.

Negara akan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki untuk menyediakan bagan bakar bagi rakyat dengan harga murah atau bahkan gratis. Bisa berupa listrik, BBM, elpiji, LNG, maupun energi alternatif seperti bayu, panas bumi, nuklir, dll..

Karena dalam Islam itu adalah harta milik umum. Rasulullah Saw bersabda : “manusia itu berserikat dalam 3 hal yaitu Air, Padang rumput dan Api.” Maka daripada itu. Negara berfungsi sebagai Raa’in atau pemelihara urusan rakyat. Wallahualam.

*) Penulis adalah karyawan swasta tinggal di Karawang, Jawa Barat

Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.